RSPO Adalah Berbicara Mengenai Keberlanjutan

Pakar Sawit
Pakar Sawit
Bagikan:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
rspo adalah

RSPO adalah perkumpulan nirlaba yang terdiri dari gabungan organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Konsep RSPO itu sendiri adalah ingin menyatukan beberapa sektor diantaranya produsen, pedagang, pengecer, barang produksi, LSM sosial, LSM pelestarian lingkungan, perbankan dan investor.

RSPO ialah singkatan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, didirikan atas dasar kekhawatiran karena turunnya kualitas lingkungan akibat perkembangan kelapa sawit yang pesat.

Akibat pesatnya perkembangan tersebut, mengakibatkan pada semakin menurunnya keanekaragaman hayati, peningkatan efek rumah kaca hingga berbagai permasalahan sosial.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, maka didirikanlah suatu sistem manajemen untuk mengatur tata kelolah bisnis perkebunan kelapa sawit agar terjalin keseimbangan yang berkelanjutan.

Menyikapi hal tersebut, WWF (World Wide Fund for Nature) mencetuskan sebuah eksplorasi kemungkinan pengelolaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan pada tahun 2001.

Melalui eksploitasi yang dicetuskan ini, terjalin suatu kerjasama dengan beberapa pihak seperti Aarhus United UK Ltd, Sainsbury’s, Malaysian Palm Oil Association, Golden Hope Plantations Berhad, Migros Switzerland dan Unilever pada tahun 2002.

Kantor pusat RSPO bertempat di Zurich – Swiss dan memiliki kantor sekretariat di Kuala Lumpur Malaysia serta memiliki kantor perwakilan di Jakarta.

Dengan tujuannya yang ingin menyatukan misi perbaikan, RSPO fokus pada pengembangan dan promosi pertumbuhan serta penggunaan produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini dengan menerapkan standar global yang memiliki kredibilitas sehingga memiliki mutu yang berkualitas.

Perbedaan RSPO dan ISPO

ISPO adalah regulasi secara teknis yang ditetapkan oleh Pemerintan untuk diberlakukan secara wajib bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terutama perusahaan.

ISPO adalah singkatan dari kata Indonesian Sustainable Palm Oil, hal ini merupakan realisasi sistem RSPO yang secara konkrit diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian. Ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Selain itu juga untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang timbul.

Berikut ini perbedaan yang terletak antara RSPO dan ISPO

Sifat Sertifikasi

Secara umum, kedua sertifikasi ini tidak diwajibkan melainkan hanya sebagai sukarela bagi pelaku bisnis yang ingin menjual produknya.

Namun pengusaha kelapa sawit di Indonesia, diwajibkan untuk mengikutinya karena untuk melakukan ekspor produknya, harus melewati Pemerintah.

Kabijakan tersebut menjadi persyaratan bagi pengusaha yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri.

Perbedaan pertama yang perlu dipahami dari kedua sertifikasi di atas adalah sifatnya; RSPO memiliki sistem keanggotaan dan sertifikasi secara sukarela. Dengan kata lain, pengusaha tidak wajib memperoleh sertifikasi ini untuk melakukan ekspor atau menjual produknya.

Persyaratan Sertifikasi

Mengingat bahwa terdapat dua lembaga yang memberikan pengakuannya, tentunya hal ini memiliki perbedaan terhadap persyaratannya.

Beberapa persyaratan yang terlihat mencolok adalah

  • Peraturan mengenai kawasan lindung serta areal konservasi lingkungan hidup
  • Sistem atau prosedur terhadap pemindahan hak pada lahan perkebunan kelapa sawit
  • Waktu pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)
  • Prosedur terhadap penanaman bibit dan pembukaan lahan.

Prinsip dan Kriteria RSPO

Penerapan RSPO tidak hanya berfokus pada perusahaan namun juga dapat diterapkan untuk petani swadaya. Beberapa prinsip yang harus di terapkan, hanya kami sebutkan secara garis besar saja!, karena apabila dijabarkan maka akan terlalu panjang pembahasan kita kali ini.

Beberapa prinsip dan kriteria RSPO adalah

1. Komitmen Terhadap Transparansi

Pada kriteria 1 ini menjelaskan bahwa bagi stakeholder yang ingin menerapkan RSPO, ia harus memiliki keterbukaan terhadap adanya perubahan isu-isu lingkungan dan sosial. Hal ini sebenarnya sangat berdampak positif sehingga bisa dikendalikan dan diperbaiki sedini mungkin.

Selain itu, keterbukaan terhadap dokumen yang bersifat non-rahasia juga harus dapat tersedia secara umum dan dapat dibaca oleh publik.

2. Memenuhi Hukum dan Peraturan Yang Berlaku

Dalam penerapan kriteria 2 ini, perusahaan ataupun petani swadaya harus mematuhi segala regulasi yang diterapkan secara lokal, nasional dan internasional.

Peraturan tersebut mencakup hak penggunaan lahan, pembebasan untuk kawasan budidaya dan masih banyak lagi yang harus dipatuhi.

3. Komitmen Terhadap Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang

Kriteria 3 ini, kita diharuskan untuk mengelolah aspek ekonomi dan manajemen secara matang sehingga mampu bertahan dan aman untuk jangka panjang. Agar hal ini bisa tercapai dengan baik dan konsisten, tentunya dibutuhkan sumber daya yang baik seperti personel, manajemen dan perangkat yang digunakan.

4. Penggunaan Praktik Terbaik dan Tepat Oleh Perkebunan dan Pabrik

Kriteria 4 menganjurkan pada perusahaan atau petani swadaya untuk menyediakan program manajemen yang baik serta terdokumentasi dengan baik. Pemantauan harus dilakukan secara periodik untuk senantiasa melihat adanya ketidaksesuaian jika terjadi.

Selain itu, praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan harus dilakukan agar tanah sebagai media yang digunakan selalu optimal untuk digunakan sebagai lahan budidaya perkebunan kelapa sawit.

Penerapan kriteria ini, secara langsung merupakan persyaratan teknis yang harus diterapkan oleh perusahaan atau petani swadaya agar kondisi perkebunan selalu optimal dalam menghasilkan TBS.

Termasuk diantaranya pengaturan untuk konservasi tanah dan air, penggunaan pupuk, bahan kimia sebagai herbisida atau insektisida atau fungisida. Serta masih banyak lagi hal tekni yang dibahas pada kriteria 4 ini.

5. Tanggung Jawab Lingkunagan Dan Konservasi Kekayaan Alam dan Keanekaragaman Hayati

Pada kriteria 5 inilah para pelaku usaha bisnis perkebunan kelapa sawit, diwajibkan untuk senantiasa melakukan praktik-praktik untuk menjaga kelestarian alam. Segala aktivitas atau kegiatannya harus senantiasa dilakukan evaluasi dan monitor agar setiap tindakan yang dilakukan tidak berdampak negatif pada lingkungan.

6. Tanggung Jawab kepada Pekerja, Individu, dan Komunitas Petani Kemitraan dan Swadaya

Kriteria 6 inilah yang sifatnya memanusiakan manusia karena seluruh lini atau aspek kegiatan perkebunan kelapa sawit harus bersifat menjaga keamanan semua manusia yang terlibat di dalamnya.

Pelaku usaha diharuskan memiliki sistem untuk melindungi semua yang terlibat di dalamnya termasuk pihak yang berkepentingan.

7. Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab

Peraturan dalam kriteria 7 ini, berlaku bagi perkebunan yang dibuka sejak November 2005, seluruh persyaratan yang terdapat dalam kriteria ini harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi RSPO

8. Perbaikan Secara Terus Menerus (Continues Improvement)

Ini merupakan kriteria untuk memastikan setiap aspek perkebunan, selalu dalam komitmen yang utuh untuk menerapkan sistem RSPO. Kegiatan kaji ulang dan audit harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa RSPO benar-benar secara komitmen diterapkan oleh perusahaan atau petani swadaya.

Itulah penjelasan singkat kami mengenai RSPO, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua.